Profesi ASN Tertinggi Pelaku Korupsi di Sulsel Pada Tahun 2022

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Hampir sama pada tahun-tahun kemarin, Aktor Korupsi di Sulawesi Selatan ditahun 2022 masih didominasi oleh profesi Aparat Sipil Negara (ASN).

Sepanjang tahun 2022, ACC Sulawesi mencatat aktor terbanyak menyandang status terdakwa korupsi alias garong uang negara yakni ASN. tercatat sepanjang tahun 2022 ada 41 orang ASN yang ditangkap akibat Korupsi.

Kemudian, diperingkat kedua disusul ada profesi swasta yang juga menyandang status pelaku korupsi terbanyak sepanjang tahun 2022 yakni tercatat ada 36 orang.

“Sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, aktor korupsi ditahun 2022 ini, Profesi ASN menjadi momok buruk dikasus korupsi,” Kata Hamka, Peneliti ACC Sulawesi Selatan, Senin (9/1/2023).

Yang memiriskan aktor berikutnya diraih oleh profesi kepala desa. Profesi yang sejatinya memberikan contoh teladan malah terjebak dalam melakoni perbuatan korupsi. Dalam catatan ACC Sulawesi selama 2022, ada 15 orang yang berprofesi kepala desa yang berstatus terdakwa dalam perkara menggarong uang negara.

Tren aktor korupsi tahun 2022 yang diraih terbanyak oleh ASN kemudian disusul oleh pihak swasta diperingkat kedua dan ketiganya diraih oleh profesi kepala desa itu, tidak bergeser sejak tahun 2020 hingga 2021.

Pada tahun 2020, ASN yang melakoni perbuatan korupsi tercatat ada 27 orang, kemudian pihak swasta terdapat 22 orang dan kepala desa ada 17 orang.

Kemudian pada tahun berikutnya yakni 2021, ACC Sulawesi kembali mencatat ada 38 ASN yang terjerat korupsi. Kemudian peringkat kedua tetap sama diraih oleh pihak swasta yakni tercatat ada 16 orang dan kepala desa juga tercatat ada 12 orang.

“Itu tadi tiga profesi yang masuk dalam tren aktor terdakwa korupsi tertinggi selama 2022. Tapi profesi lainnya juga ada. Pegawai BUMN 9 terdakwa, perangkat desa 8 terdakwa, honorer/ kontrak 6 terdakwa, pegawai BUMD 5 terdakwa, dan ketua koperasi seorang terdakwa,” ungkap Hamka.

Dengan melihat tren aktor terdakwa korupsi sepanjang tahun 2022 tersebut, Hamka berharap Gubernur Sulsel dan kepala daerah di Sulsel mengawal penggunaan anggaran yang berbasis pembangunan dan berkeadilan.

Pimpinan kepala daerah, lanjut dia, juga diminta memperketat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan terhadap kegiatan proyek baik infrastruktur di level provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Tak hanya itu, gubernur dan bupati juga perlu mengambil langkah konkrit dan terukur untuk melakukan pencegahan korupsi yang lebih strategis,” terang Hamka.

“Khusus dalam penggunaan dana desa, kepada seluruh kepala desa diharapkan untuk selalu berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas,” Hamka menambahkan. (**)