MAKASSAR, INIKATA.co.id – Pada rapat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan APBD Kota Makassar sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2022.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (ODP) tergolong kategori rendah, realisasinya diangka 0 sampai 40 persen diantaranya Dinas Pekerjaan Umum.
Untuk menghindari hal tersebut, tiga proyek prioritas Dinas PU Kota Makassar sudah masuk kedalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Proyek tersebut telah ditender dini pada Desember 2022 lalu.
Adapun ketiga proyek tersebut adalah Makassar Government Center (MGC), Gedung PKK Dekranasda, serta Rehabilitasi Heritage Kantor Balai Kota Makassar.
Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsy Zubir mengatakan tender tersebut dilakukan secara dini guna mempercepat progres proyek stratregis Pemkot Makassar, dan untuk dijadikan pengalaman dari tahun sebelumnya (2022) banyak proyek yang tidak berjalan karena berbagai kendala salah satunya lambatnya proses di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa.
“Itulah mengapa kita dorong untuk melakukan tender dini, karena kita melihat tahun 2022 yang lambat progresnya di ULP makanya kita antisipasi kekurangan di tahun 2022 insya allah kegiatan 2023 kita maksimalkan,” ujar Zuhaelsy belum lama ini.
Sementara Kepala Bidang Pembangunan Dinas PU Kota Makassar, Hajar Aswad mengatakan untuk pembangunan MGC merupakan kantor layanan publik yang akan di buat sebanyak delapan lantai.
Ia mengatakan seluruh layanan yang ada akan bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti surat perizinan, hingga kepengurusan data kependudukan akan berpusat disitu.
“Sudah tayang di LPSE, estimasi waktu selesai tender tanggal 24 Januari 2023,” ucapnya.
Rencananya, kata dia, proyek tersebut akan dibangun dengan menggunakan metode desain and build yang dibangun dekat Telkom.
“Luas lahannya kira-kira 22×100 meter, yang berada tepat di atas lahan Kantor Lurah Baru Kecamatan Ujung Pandang,” terangnya.
Selanjutnya, gedung PKK Dekranasda yang akan di bangun sebanyak empat lantai. Yang dimana bangunan tersebut sebelumnya masuk kedalam APBD 2022 namun gagal ditender. Terakhir Rehabilitasi Heritage Kantor Balai Kota Makassar, yang dimana lantai satu dan lantai dua Balai Kota Makassar akan kembali difungsikan sebagai bangunan bersejarah.
“Kita tidak ganggu lantai satu dan dua, kita mau kembalikan heritagenya,” pungkasnya. (fdl)
