MAKASSAR, INIKATA.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan siap pasang badan demi hak pasien mendapatkan layanan kesehatan di Klinik Cerebellum.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Rosmini Pandin mengatakan setelah melakukan audens dengan BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Klinik Cerebellum, IDI Cabang Makassar, Persatuan Klinik dan Dinkes Pemkot Makassar, pihaknya akan membantu agar kerjasama dapat dilanjutkan.
“Jadi begini karena suratnya sudah diterima nda mungkin bisa di undur, jadi penjelasan BPJS Cerebellum selesaikan semua, administrasi dan sebagainya, kalau bisa satu bulan, karena mengingat anak-anak difabel dan pasien-pasien itu memang sangat membutuhkan Cerebellum,” ujar Rosmini, Minggu (1/1/2023).
Bahkan, ia mengaku optimis untuk tetap mendorong pihak BPJS Kesehatan agar dapat melanjutkan kerjasamanya kembali dengan Klik Cerebellum.
“Kemungkinan besar (dilanjutkan kontraknya), ini untuk layanan masyarakat, kami akan dampingi beserta ketua IDI baik wilayah Makassar,” jelasnya.
“Sudah bagus semua suasana pada waktu itu, semua pada mengerti apa yang harus dilakukan dan kita harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” sambung dia.
Adapun persoalan BPJS Kesehatan Cabang Makassar tidak melanjutkan kerjasamanya, kata dia, karena alasan administrasi yang sepenuhnya belum dipenuhi oleh Klinik Cerebellum. Kendati begitu, lanjut dia, pihaknya berupaya untuk membantu agar dapat dilanjutkan kembali.
“Banyak memang yang membutuhkan Cerebellum, Inshaaallah kita bantu Cerebellum, pasien-pasiennya Dialihkan dulu kemana gitu, semoga dia puas kemudian secepatnya juga Cerebellum menyelesaikan semua dan nanti pasien ingin kembali ke Cerebellum diupayakan,” katanya.
“Ini teknis dan kita sudah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, jadi memang BPJS Kesehatan itu kan mempersyaratkan ikuti peryataan BPJS,” lanjut Rosmini.
Ia berharap agar Klinik Cerebellum dapat selesaikan administrasi sehingga layanan perawatan pasien dapat kembali dilakukan, apalagi banyak pasien yang ingin berobat langsung di klinik tersebut.
“Kesepakatannya segera diselesaikan dan kita membantu sesegera mungkin dilakukan lagi kelanjutan kontraknya. Kalau lebih cepat lebih baik, seandainya dia selesaikan cepat, seandainya kalau sampai di saya cepat saya tidak akan sampai mengizinkan dia (berhenti kelanjutan kontrak) tapi suratnya sudah melayang jadi nda mungkin lagi bikin apa-apa,” tandasnya.
Terpisah, Direktur Klinik Cerebellum, dr Yose Waluyo mengatakan terkait pemutusan secara sepihak. Memang kerjasama BPJS Kesehatan dan Cerebellum setiap tahun dan berakhir di 31 Desember 2022.
“Mereka tidak melanjutkan kerjasama, mereka yang tidak mau, karena mereka membuat surat atas beberapa pertimbangan yang kemarin itu,” katanya.
Terkait kewajiban yang belum baik dari BPJS, dr Yose menjelaskan, BPJS selalu melakukan audit rutin di Cerebellum. BPJS juga sempat menyerahkan 11 ribu kasus ke Cerebellum untuk di assessment.
“Dari 11 ribu tersebut, Ada beberapa kasus yang kami bilang oke deh ini kayaknya memang tidak bisa, jadi kita adakan pengembalian. Jadi kami lakukan pengembalian, dan seluruh Rumah Sakit di Makassar itu pernah melakukan pengembalian bukan cuma kami,” jelasnya.
“Ada memang yang kami sanggah, tapi itukan masih dalam tahap artinya masih pembicaraan, kalau di RS lain di berlakukan biasanya ya sudah. Untuk layanan yang jadi sanggahan itu, itu yang dipending tapi bukan berarti bukan menutup layanan secara keseluruhan,” sambung dia.
Terkait pasien rawat inap yang dapat dilanjutkan ditahun berikutnya, dr Yose menegaskan, hal tersebut salah, karena di Cerebellum tak ada yang namanya rawat inap melainkan hanya rawat jalan. “Jadi salah itu, itunya saja salah, mereka lupa kalau kita tak punya rawat inap,” ungkapnya.
Lanjutnya, Ia menerangkan pelayanan rehab di Kota Makassar ada 15 Rumah Sakit menurut BPJS, tetapi pelayanan Okupasi terapi dan terapi wicara dari 15 RS tersebut hanya ada 5 di Kota Makassar, dan di antara 5 tempat terapi tersebut hanya Cerebellum yang memiliki 16 terapi sedangkan yang lainnya hanya memiliki 1-5 terapi.
“Itupun mereka kalau di RS mengantri, sehingga kalau 200 pasien anak-anak tumbuh kembang mau di distribusikan, mereka mau di distribusikan kemana? Jadi mereka bermain-main angka tapi angka yang tidak jelas,” terangnya. (fdl)
