Kasus Bansos Covid19 Kota Makassar Masih Tunggu Audit, ACC Sulawesi Desak KPK Lakukan Supervisi

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Kasus dugaan korupsi Mark-up Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 Makassar tahun 2020 sebanyak 60.000 paket hingga kini belum juga ada tersangka. Rabu (21/12/2022).

Pihak penyidik subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel masih beralasan menunggu hasil dari proses audit perhitungan kerugian negara dari badan Pemeriksa Keuangan.

Baca juga:

32 Pelaku Judi Sabung Ayam di Makassar Berhasil di Tangkap , Uang Jutaan Ikut di Amankan

“Untuk Kota Makassar masih dalam proses (menunggu hasil audit PKN),” kata Kasubdit III Tipikot Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Fadli.

Sementara, saat ini kasus bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020 sudah ada 14 tersangka di tiga kabupaten yakni Sinjai, Bantaeng, dan Takalar. Sementara untuk Kabupaten Bulukumba pihaknya masih melakukan pendalaman.

“(Bulukumba) masih proses. Jadi yang turun (hasil audit BPK) baru tiga, mungkin Makassar dalam waktu dekat ini,” tandasnya.

Baca juga:

Audit Kerugian Negara Rampung, Aktivis Anti Korupsi Tantang Polda Sulsel Segera Umumkan Tersangka Korupsi Bansos BPNT Sulsel

Sementara, Wakil Ketua Eksternal Lembaga Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi, Angga Reksa menyebut keterlambatan penyelesaian kasus korupsi tersebut bukti ketidak seriusan Polda Sulsel dalam menuntaskan kasus korupsi utamanya bansos covid19 Makassar.

“Menurut kami tidak ada keseriusan penyidik untuk menuntaskan kasus (Bansos Covid19 Makassar), berkaca pada kasu-kasus korupsi lainnya, perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor tidak butuh waktu terlalu lama, Kami menduga penyidik tidak memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh auditor sehingga perhitungan keuangan negara tak kunjung keluar,” katanya.

Ia pun berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyupervisi kasus tersebut serta beberapa kasus korupsi yang mandek ditangan penyidik Polda Sulsel.

“Ya, kami harap KPK melakukan supervisi dan monitoring terhadap banyaknya kasus mandek di polda sulsel,” sebutnya.

Awal Kasus Bermula

Paket sembako yang diketahui dikelola oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar itu, awal mula dikabarkan tidak tepat sasaran. Padahal tujuan keberadaan bantuan 60.000 paket sembako tersebut sejatinya untuk membantu meringankan beban masyarakat kota Makassar dalam menghadapi dampak pandemi Covid yang belum juga redah kala itu.

Banyak warga yang tidak kebagian saat itu dan jika melihat isi paketannya diduga kuat ada mark-up pada harga satuannya.

Paket bantuan sembako berupa 60.000 kantong tersebut, diduga bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar bukan dari pihak swasta.

Anggarannya kala itu diduga bersumber dari refocusing anggaran tiap SKPD yang dikelola langsung oleh Dinas Sosial (Dinsos) kota Makassar. Total dana APBD Makassar yang digunakan untuk mengadakan paket sembako tersebut kabarnya sebesar Rp24 miliar. Belum lagi ada bantuan dari pihak swasta kala itu.

Bantuan sembako dari pihak swasta yang dikelola oleh Dinsos Makassar selaku leading sektor penyaluran bantuan selama pandemi covid saat itu, juga dinilai tidak transparan atau bantuan paket sembakonya yang dibagikan ke masyarakat Makassar saat itu tidak diketahui jumlah sebenarnya. (Nca)