Kasus Tambang Pasir Laut Takalar: Kejati Sulsel Terima Uang Titipan Pengembalian Kerugian Negara Rp4,5 Miliar dari Pengusaha

INIKATA.co.id – Tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari kasus dugaan korupsi Tambang Pasir di Kabupaten Takalar.

Pengembalian kerugian keuangan negara yang totalnya sebesar Rp4.579.000.000 itu diterima penyidik dari seroang pengusaha PT Alefu Karya Makmur.

Baca juga:

Pendaftaran PPDB Mulai Dibuka, Ini Persyaratannya

“Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tambang Pasir Laut di Kabupaten Takalar, tim telah menerima uang titipan sebesar Rp4.5 miliar lebih dari seorang pengusaha,” kata Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi saat ditemui di Kantor Kejati Sulsel, Jumat (9/12/2022).

Uang titipan dari seorang pengusaha tersebut, kata dia, kemudian dititipkan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang nantinya akan diperhitungkan sebagai uang pengganti.

Soetarmi menyebut, saat imi tim penyidik Pidsus Kejati Sulsel masih melakukan serangkaian penyidikan dan tengah menunggu hasil audit dari auditor.

Baca juga:

Buronon Kasus Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Bank NTT Diringkus di Makassar

“Sampai saat ini tim penyidik masih terus melakukan serangkaian penyidikan sambil menunggu hasil perhitungan dari auditor. Nilai ini belum final dan mungkin bisa bertambah,” ujarnya.

Lebih lanjut Soetarmi mengatakan, selain pengembalian dari Kasus Tambang Pasir Takalar, pihaknya juga telah menerima uang titipan dari kasus honoharium Satpol PP Kota Makassar dari eks camat dan camat aktif di lingkup Pemkot Makassar.

“Jauh sebelumnya juga kita telah menerima uang titipan dari kasus honoharium Satpol PP Makassar dari mantan camat dan camat aktif, nilainya sebesar Rp3,7 miliar, sehingga total yang terima sejak Januari hingga Desember sebesar Rp8,2 miliar,” terangnya.

Meski telah ada pengembalian kerugian negara, Soetarmi memastikan penyidikan perkara tersebut tetap akan terus berjalan.

“Dalam ketentuan Pasal 4 UU tindak pidana korupsi, jelas bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Jadi upaya pengembalian ini merupakan amanat dari UU, yakni menyelamatkan uang negara,” jelasnya.

Sekadar diketahui, kasus dugaan korupsi tambang pasir laut di Takalar ini awalnya mencuat setelah adanya isu yang beredar bahwa ada penurunan harga pasir hasil tambang. Kuat dugaan, hal tersebut tak memiliki dasar hukum yang kuat. Harga hasil tambang pasir laut itu dijual Rp7.500 per kubik dari harga jual yang ditetapkan dalam peraturan (tahun 2020) sebesar Rp10.000 per kubik.

Kebijakan itu dianggap aparat penegak hukum sebagai langkah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang cukup besar. Jumlahnya ditalksir mencapai Rp13,5 miliar.

Dalam kasus dugaan korupsi tambang pasir laut di Kabupaten Takalar, beberapa pejabat Pemda Takalar juga sudah dipanggil oleh penyidik Kejati Sulsel untuk dimintai keterangan. (nca)