MAKASSAR, INIKATA.co.id – Upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan pendekatan sistem elektronik terus digaungkan.
Hal ini terbukti dengan kunjungan kerja (Kunker) yang dilakukan Wakil Gubernur Provinsi Malut, Al Yasin Ali di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (5/12/2022).
Ia mengatakan pihaknya terus berkomitmen untuk mendorong kemudahan peningkatan layanan pemerintahan di Provinsi Malut dengan melakukan kunker di Pemprov Sulsel untuk mengetahui cara penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Kami ke Pemprov Sulsel mau mengetahui penerapan SPBE supaya bisa diterapkan OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kami yang belum,” ujar Yasin saat dihubungi.
Ia mengatakan bahwa Pemprov Sulsel patut dijadikan sebagai acuan dalam tata pemerintahan yang berbasis elektronik karena hampir di semua OPD sudah menerapkan SPBE.
“Jadi kita dari Maluku Utara datang kesini untuk belajar di Sulawesi Selatan yang sudah bagus SPBE nya itu,” jelasnya.
Bupati Halmahera Tengah (Halteng) dua periode ini mengatakan akan menindaklanjuti kunker SPBE ini dengan sejumlah OPD di Pemprov Malut untuk melakukan studi banding.
“Jadi nanti disana di Pemerintahan Maluku Utara saya bikin pertemuan lagi supaya bagaimana gambaran-gambaran di Sulsel saya tindaklanjuti,” tutur dia.
“Kalau mereka mau studi banding disini (di Sulsel) belajar lagi SPBE supaya mereka bisa laksanakan di Pemprov Maluku Utara. Jadi nanti mereka (OPD) ke Sulsel atau undang Pemprov Sulsel untuk dipresentasikan di Maluku Utara,” sambungnya.
Penerapan SPBE di lingkup Pemprov Malut saat ini, kata Yasin, baru lima OPD yang berjalan. Rencananya akan dimaksimalkan untuk semua OPD.
“Di Maluku Utara sudah Diterpakan baru lima dinas makanya saya ingin ke Pemprov Sulsel untuk belajar supaya bagaimana kita bisa terapkan di semua dinas di Pemprov Maluku Utara,” imbuhnya.
“Yang sudah Diterpakan itu di Keuangan, Bapeda sudah, Dispenda sudah, Perizinan dengan Infokom, baru lima itu sedangkan yang lain sudah,” tambah dia.
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulsel, Amson Padolo mengatakan SPBE Sulsel menjadi role mode nasional, hal inilah yang membuat Pemprov Malut melakukan kunker.
“Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sulawesi Selatan itu menjadi role mode nasional jadi Pak Wagub berharap role mode itu bisa digunakan di Maluku Utara karena Maluku Utara hanya lima OPD yang menerpkan sistem digitalisasi,” ucapnya.
Ia mengakui bahwa hampir semua OPD di Pemprov Sulsel sudah menerapkan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital untuk mendukung dan memudahkan pelayanan.
“Sedangkan di Sulsel itu kan hampir semua OPD yang menggunakan jadi dia berharap menjadi acuan Sulawesi Selatan untuk Maluku Utara kedepan dalam hal penerapan SPBE di OPD-OPD,” jelasnya.
Ia mengatakan Pemprov Sulsel turut mengapresiasi dan akan mendukung upaya Pemprov Malut dalam penguatan dan efektivitas pelayanan pemerintahan.
“Dia baru perencanaan kedepan, dia berharap nanti akan tindaklanjuti oleh OPD-OPD terkait. Jadi secara teknis nanti OPD terkait akan melakukan penjajakan perihal teknis termasuk dengan kerjasama yang diharapkan,” tutur dia.
“Kita siap apa saja apakah mereka mengundang kita dalam rangka pendampingan ataukah mereka yang datang kesini kita siap menerima,” sambungnya. (fdl)
