Setelah NA, Siapa Lagi ? ACC Sulawesi Tantang KPK Seret Semua Yang Terlibat

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan dari kasus tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) dan Eks Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel, Edhy Rahmat. Selasa (15/11/2022).

Beranjak dari kasus NA, lembaga anti rasuah tersebut terus konsen mengusut dugaan pengondisian Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkup Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020.

Baca juga:

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman Puji Terobosan Lorong Wisata Makassar

Dalam kasus dugaan pengondisian Laporan Keuangan di jaman terpidana Nurdin Abdullah, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Baik pemberi maupun penerima suap.

Rinciannya, mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat sebagai pemberi suap. Di mana Edy Rahmat ikut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK bersama Nurdin Abdullah dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengerjaan proyek di Sulsel, akhir Februari 2021 lalu.

Kemudian bertindak sebagai penerima suap, yakni, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara sekaligus mantan Kepala Subauditorat Sulsel I BPK Perwakilan Sulsel Andy Sonny (AS).

Baca juga:

Menanti “Keberanian” KPK Periksa Feri Tanriadi, Hj Momo, Haeruddin dan Robert

Kemudian Yohanes Binur Haryanto Manik (YBHM) selaku pemeriksa pada BPK Perwakilan Sulsel. Lalu Wahid Ikhsan Wahyudin (WIW) selaku mantan pemeriksa pertama BPK Perwakilan Sulsel/Kasubbag Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Sulsel dan Gilang Gumilar (GG) selaku pemeriksa pada perwakilan BPK Sulsel/staf Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Sulsel.

Tak sampai di situ, penyidik KPK juga melakukan pengembangan dengan pemeriksaan saksi terhadap empat pimpinan DPRD Sulsel, yakni Ketua Andi Ina Kartika Sari, Wakil Ketua II Darmawangsyah Muin, Wakil Ketua III Ni’matullah Erbe dan Wakil Ketua IV Muzayyin Arif.

Bahkan penyidik KPK telah menggeledah kediaman pribadi Ina Kartika Sari di Makassar dan menyita sejumlah dokumen penting seputar Laporan Keuangan Pemprov Sulsel. hal itu pun memancing para penggiat anti korupsi di Sulsel untuk menantang KPK menyeret semua pihak dan menuntaskan fakta-fakta persidangan dikasus Suap mantan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Wakil Ketua Eksternal Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Angga Reksa menilai, penggeledahan penyidik KPK di kediaman Ketua DPRD Sulsel dan pemeriksaan pimpinan DPRD Sulsel lainnya sebagai saksi perlu dilihat dari kapasitasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 1 angka 26 KUHAP, definisi saksi, yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.

Sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan pengondisian Laporan Keuangan BPK. Maka dari itu Lembaga Anti Korupsi bentukan mantan Ketua KPK Abraham Samad berharap, semua yang terlibat dalam kasus rasuah ini bisa diseret.

“Kami mendukung penuh upaya KPK dalam penyidikan dugaan suap terhadap oknum Auditor BPK Sulsel. Kami harap penyidik mengusut semua pihak yang terlibat, baik eksekutif, legislatif maupun swasta,” harapnya.

Sebab, Kata Angga penggeledahan itu telah menunjukkan bahwa ada upaya penyidik KPK mencari alat bukti untuk membuat terang benderang kasus tersebut. Apalagi penggeledahan dilakukan di rumah pribadi seorang pejabat.

“Semua yang mengetahui dan jelas – jelas menerima atau menyalahgunakan wewenang harus diseret menjadi tersangka. Kalau dia mengetahui tapi tidak dilaporkan, bisa kena pasal 55, turut serta bersama – sama dalam menciptakan timbulnya kerugian negara,” imbuhnya menandaskan.

Diketahui, Edy Rahmat mengaku uang suap yang diberikan kepada oknum auditor BPK tersebut dikumpulkan dari 11 kontraktor. Itu sesuai fakta sidang yang mencuat di perkara Nurdin Abdullah pada tahun 2021 lalu.

Edy Rahmat mengakui menyetor uang ke oknum pegawai BPK sebesar Rp2,8 miliar dengan tujuan untuk menghilangkan hasil temuan Laporan Keuangan BPK terhadap sejumlah pekerjaan proyek.

Dari 11 pengusaha itu, uang yang terkumpul Rp3,2 miliar. Rp2,8 miliar disetor ke Gilang sementara Rp320 juta lebih merupakan jatah Edy Rahmat.

Kesaksian Edy Rahmat di muka persidangan terkait pengondisian itu berawal dari OTT KPK. Kala itu penyidik KPK turut mengamankan uang dalam koper senilai Rp2 miliar dan Rp500 juta dalam tas ransel. Serta uang sebesar Rp300 juta lebih turut disita oleh KPK dari tangan Edy Rahmat.

Uang Rp300 juta lebih itulah merupakan fee 10 persen Edy Rahmat dari sejumlah kontraktor ternama di Sulsel untuk pengondisian temuan BPK terhadap sejumlah proyek di Dinas PUTR.

Rinciannya, uang yang diterima Edy dari kontraktor, Jhon Tidore senilai Rp525 juta, Petrus Yalim Rp445 juta, H. Momo Rp250 juta, Andi Kemal Rp479 juta, Yusuf Rombe Rp525 juta, Robert Rp58 juta, Hendrik Rp397 juta, lukito Rp24 juta, Rudi Moha Rp800 juta, Tyo kontraktor selayar CV Jampea serta ada juga dari Karaeng Konde kontraktor asal Kabupaten Bantaeng. Di mana total pemberian dari kontraktor yang diterima Edy senilai Rp3,2 miliar.

Mantan ajudan NA sebut kontraktor penyuap NA

Dimana Sebelumnya didalam persidangan yang menghadirkan Mantan ajudan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, Syamsul Bahri, yang dihadirkan pada Kamis (3/6). Ia mengakui telah menerima uang titipan miliaran rupiah dari pengusaha yang dikemas dalam kardus.

“Saya hanya diperintah (Nurdin Abdullah) untuk mengambil titipan ke sejumlah nama-nama, kemudian saya bawa ke rumah jabatan,” ujar Syamsul Bahri di hadapan Majelis Hakim Tipikor Makassar yang diketuai Ibrahim Palino.

Syamsul mengatakan, dia bersama ajudan lainnya, yakni Salman Nasir, sering bergantian mengawal Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah, termasuk menjadi penghubung terhadap para pejabat maupun relasinya.

Syamsul Bahri mengungkapkan, pada Januari 2021, dia pernah diminta untuk menemui Robert untuk mengambil uang titipan yang dikemas dalam kardus, kemudian dibawa ke kamar pribadi Nurdin Abdullah di Rumah Jabatan Gubernur, Jalan Sungai Tangka, Makassar.

Usai mengambil dan membawa uang itu hingga ke kamar pribadi Nurdin Abdullah, Syamsul yang sudah 10 tahun lebih mendampinginya itu, kemudian melaporkan jika titipan sudah diletakkan di atas tempat tidur.

Setelah beberapa hari kemudian, dia kembali disuruh untuk bertemu dengan Khaeruddin di rumahnya, di Perumahan The Mutiara Jalan AP Pettarani, untuk mengambil kardus berisikan uang yang selanjutnya dibawa kembali ke ruang kerja Nurdin Abdullah.

“Saya hanya diminta menemui orang-orang itu untuk mengambil titipan. Isinya uang, tapi berapa jumlah pastinya saya tidak tahu, kemungkinan masing-masing itu Rp 1 miliar,” katanya lagi.

Setelah melaporkan dan menyerahkan semua uang dalam kardus itu, Syamsul kemudian diminta menemui kontraktor lainnya Ferry Tandiadi untuk mengambil uang. Syamsul mengaku uang dari Ferry Tandiadi sekitar Rp 2,2 miliar sesuai dengan konfirmasi penyidik saat dirinya menjalani pemeriksaan di KPK.

Usai bertemu Ferry, dia pun menemui kontraktor keempat Haji Momo dan menerima amplop. “Kalau titipan dari Haji Momo itu amplop, dan itu saya ambil saat waktu sudah larut malam. Nanti keesokan harinya saya melapor ke Bapak dan menyerahkannya,” katanya lagi. (**)